Anggota Komisi III DPR RI Edi Ramli Sitanggang mendukung Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumut yang telah memvonis anak yang belum berusia 12 tahun. Keputusan hakim tersebut jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

"Kita dukung KY untuk memeriksa hakim ini. DY ini kan masih anak-anak, walaupun mencuri tapi dia tetap tidak boleh dibawa ke persidangan. Ada cara tersendiri yang diatur UU, harusnya hakim tahu," katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/13).

Ia juga mempertanyakan pemahaman penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan petugas di rutan terhadap keputusan MK yang telah menerima uji materi UU Pengadilan Anak. Majelis hakim di MK telah mengubah batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, semula minimal 8 tahun menjadi 12 tahun.

"Kita pertanyakan kepada MA apakah hal ini sudah dipahami oleh para hakim di seluruh pengadilan. Polisi dan Jaksa seharusnya juga tidak memproses kasus ini secara pidana, termasuk anak tidak bisa ditahan di rutan dewasa. Saya fikir ini masalah pemahaman aparat," tandas wakil rakyat dari dapil Sumut III ini. Ia menyebut akan mempertanyakan hal ini kepada institusi terkait yang semuanya adalah mitra kerja Komisi III.

DY siswa SD divonis hakim Roziyanti bersalah karena mencuri telepon genggam dan laptop. Ia divonis 2 bulan 6 hari sama dengan masa penahanannya. Berdasarkan pasal 5 UU Pengadilan Anak, apabila anak berumur 12 tahun ke bawah yang melakukan tindak pidana, dikembalikan ke orang tua/wali atau diserahkan kepada Kementerian/Dinas Sosial untuk dibina. (iky)foto:wahyu/parle